Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang merupakan pilar moral dan ideologi bangsa. Nilai-nilai dalam Pancasila diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 18 Agustus 1945 dan merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu:
- Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Persatuan Indonesia.
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nilai-nilai Pancasila kemudian digambarkan secara mendetail dalam pasal-pasal UUD 1945. Berikut ini beberapa contoh realisasinya:
Pasal 28E Ayat (1): Perlindungan Hak Asasi Manusia
Pasal ini merefleksikan sila ke-2, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Dalam implementasinya, Indonesia sangat menghargai hak asasi manusia dan tunduk pada hukum dalam mengatur hak dan kewajiban warganya. Contohnya, dengan adanya pasal ini, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan mendapatkan haknya sebagai manusia.
Pasal 29 Ayat (2): Garis Besar Agama
Pasal ini merefleksikan sila ke-1, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Implementasinya terlihat dari kebijakan negara yang menjamin kemerdekaan tiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Sebagai contoh, Indonesia mengakui keberadaan enam agama resmi dan memberikan kebebasan bagi warganya untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing.
Pasal 33 Ayat (3): Ekonomi
Pasal ini merefleksikan sila ke-5, “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Tercermin dalam sistem ekonomi Indonesia yang menganut sistem berbasis kerakyatan, bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, dan pemerataan kekayaan. Contohnya, pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.
Pasal 18 Ayat (1): Otonomi Daerah
Pasal ini merefleksikan sila ke-3, “Persatuan Indonesia”. Negara memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal. Contohnya, otonomi daerah memungkinkan masing-masing daerah untuk menyesuaikan kebijakan dan strategi pembangunan dengan kondisi daerahnya.
Pasal 27 Ayat (1): Kesamaan derajat
Pasal ini adalah turunan dari sila ke-4, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dalam implementasinya, semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Contoh paling mudah terlihat dari pemilihan kepala negara Indonesia, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.
Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila bukan hanya menjadi fondasi ideologis tetapi juga dijalankan dan dipraktikkan dalam tata pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pasal-pasal dalam UUD 1945.
