Jan Pieterszoon Coen, sering disebut J.P Coen, adalah salah satu Gubernur Jenderal paling berpengaruh dalam sejarah kolonial Belanda di Indonesia. Coen mengetahui pentingnya Maluku sebagai pusat produksi rempah-rempah dan merupakan orang yang bertanggung jawab atas sejumlah reformasi yang diimplementasikan di kawasan tersebut untuk menguatkan posisi VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie atau Perusahaan Hindia Timur Bersatu). Berikut adalah tiga kebijakan penting yang dikeluarkan oleh Coen di Maluku:
Politik Monopoli Rempah-Rempah
Pertama dan mungkin yang paling signifikan adalah kebijakan monopoli rempah-rempah. Di bawah kepemimpinannya, Coen mengimplementasikan sistem monopoli di mana VOC menjadi satu-satunya entitas yang berhak mengontrol perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kebijakan ini dirancang untuk mengamankan pengaruh dan penghasilan VOC dalam perdagangan rempah dunia, karena Maluku adalah produsen utama rempah-rempah seperti pala dan cengkih di waktu itu.
Penghancuran Permukiman Lokal
Kebijakan kontroversial lain yang diatur oleh Coen adalah penghancuran permukiman lokal. Untuk mempertahankan kontrol atas Maluku dan mencegah permukiman lokal berdagang dengan pesaing VOC, Coen sering kali memerintahkan penghancuran permukiman tersebut dan memaksa penduduknya untuk pindah. Langkah ini diambil dengan tujuan mengurangi peluang masyarakat lokal menjalin hubungan perdagangan dengan negara lain, yang berpotensi merusak monopoli VOC.
Mendirikan Kota Jayakarta
Kebijakan ketiga adalah pendirian kota Jayakarta (sekarang Jakarta) yang berfungsi sebagai pusat administrasi dan perdagangan VOC. Kota ini didirikan dengan tujuan mengatur dan mengendalikan perdagangan rempah-rempah yang berasal dari Maluku dan mengirimkannya ke pasar internasional. Membangun Jayakarta menjadi pusat kolonial sangat vital bagi VOC untuk mencegah hilangnya otoritas dan memudahkan kontrol terhadap wilayah jajahan lain di Indonesia.
Sebagian besar tindakan dan kebijakan Coen sering kali menuai kontroversi karena implikasi sosial dan kulturalnya. Walaupun begitu, tidak bisa dielakkan bahwa kebijakan tersebut telah membentuk hubungan antara Indonesia dan Belanda serta mempengaruhi evolusi sejarah Indonesia.
