Demokrasi murni dan konsekuen adalah mimpi bagi hampir setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), secara tegas mengatur tentang sistem demokrasi, yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.” Pasal ini menjadi dokumen fundamen dan pedoman bagi penerapan sistem demokrasi di Indonesia.
Konsep sistem demokrasi yang murni dan konsekuen seharusnya mencerminkan penegakan kedaulatan rakyat, kesejahteraan rakyat, dan keadilan bagi semua rakyat. Namun, apa syarat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan sistem demokrasi dapat dikatakan murni dan konsekuen sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945?
Penegakan Kedaulatan Rakyat
Utuhnya kedaulatan rakyat adalah elemen kunci demokrasi. Kedaulatan rakyat berarti rakyat memiliki kekuasaan untuk mengendalikan negara dan pemerintahannya. Sehingga, pelaksanaan sistem demokrasi harus menjamin bahwa rakyat memiliki kekuasaan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih melalui mekanisme pemilihan yang adil.
Mekanisme Pemilihan yang Adil dan Berintegritas
Pemilihan yang adil dan berintegritas adalah bagian fundamental dari sistem demokrasi. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk memilih pemimpin mereka. Pemilihan juga harus berlangsung dalam kondisi yang memungkinkan setiap individu atau kelompok politik untuk berkompetisi secara adil.
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik
Pemerintahan yang baik (good governance) melibatkan pengelolaan sumber daya dan urusan publik secara efektif dan efisien, adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, serta penegakan hukum yang adil dan merata untuk semua warga negara.
Penegakan Hukum yang Adil dan Merata
Dalam sistem demokrasi, hukum harus berlaku sama untuk semua warga negara, tanpa memandang latar belakang mereka. Penerapan hukum yang adil dan merata adalah bagian dari upaya memastikan bahwa semua individu dihargai dan dilindungi sama baiknya.
Partisipasi Aktif Masyarakat
Untuk pelaksanaan sistem demokrasi yang murni dan konsekuen, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan. Partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan dalam proses politik, seperti pemilihan, dan juga dalam proses pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah publik, seperti perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran.
Secara keseluruhan, pelaksanaan sistem demokrasi dapat dikatakan murni dan konsekuen sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 apabila semua elemen ini dapat terpenuhi. Itulah tantangan yang harus dihadapi dan capaian yang harus dicapai oleh negara dalam mewujudkan sistem demokrasi yang murni dan konsekuen. Turut berperan aktif dalam proses ini adalah tugas setiap warga negara dalam mengawal kedaulatan rakyat dan negara.
