Politik bebas aktif Indonesia adalah strategi kebijakan luar negeri yang diadopsi oleh Jamahiri Republik Indonesia pasca kemerdekaan pada tahun 1945. Kebijakan ini memuat inti fokus utama yaitu tidak memihak pada salah satu blok manapun dalam suasana Perang Dingin antara negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan negara-negara Komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet.
Konsep politik bebas aktif ini mengandung prinsip untuk mencapai tujuan nasional dan internasional dengan prinsip yang bermartabat, namun demikian terdapat beberapa titik dalam perjalanan sejarah Indonesia di mana politik bebas aktif ini pernah terjadi penyimpangan.
Penyimpangan Pada Masa Orde Lama
Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yaitu Orde Lama, penyimpangan terjadi ketika Indonesia mulai cenderung memihak ke Blok Timur atau blok komunis. Sikap ini tampak dari hubungan dekat Soekarno dengan Uni Soviet dan Tiongkok. Lebih jauh lagi, Indonesia bahkan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1965, yang merupakan dewan internasional yang mewakili hampir seluruh negara di dunia.
Penyimpangan Pada Masa Orde Baru
Berlanjut ke era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia kembali memilih untuk mendekatkan diri dengan Blok Barat, terutama Amerika Serikat. Ini merupakan respons atas ancaman komunis yang semakin kuat di Indonesia kala itu. Penyimpangan ini sebenarnya lebih pada implementasi daripada prinsip politik bebas aktif itu sendiri, dimana Indonesia telah memutuskan untuk memihak satu blok guna menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.
Kesimpulan
Kedua penyimpangan di atas menunjukkan bahwa politik bebas aktif Indonesia pernah beberapa kali mengalami penyimpangan pada masa lalu. Pada masa Orde Lama di era Presiden Soekarno, implementasi politik bebas aktif cenderung memihak ke Blok Timur. Sementara pada masa Orde Baru di zaman Presiden Soeharto, ada kecenderungan mendekatkan diri ke Blok Barat.
Jadi, jawabannya apa?
Politik bebas aktif di Indonesia memang mengalami penyimpangan pada masa lalu, namun itu merupakan bagian integral dari sejarah panjang drama politik dan diplomatik bangsa. Penting untuk kita mengambil pelajaran dari masa lalu agar dapat mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan politik bebas aktif di masa yang akan datang. Selain itu, konsep politik bebas aktif tetap menjadi prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang hendaknya dapat diimplementasikan dengan baik, demi meningkatkan peran Indonesia di kancah internasional.
