Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) sebagai undang-undang dasar tertinggi di Indonesia memiliki pokok-pokok pikiran pembukaan yang penting. Pembukaan UUD 1945 (Preambule) berisi nilai-nilai luhur dan azas-azas fundamental yang menjadi panduan dan semangat dalam penyelenggaraan negara, yang ditempatkan dalam empat alenia. Bagaimana sebenarnya hubungan antara pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 ini?
Identifikasi Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945
Sebelum membahas hubungan antara pokok-pokok pikiran tersebut, penting untuk mengidentifikasi apa saja pokok-pokok pikiran tersebut. Dalam pembukaan UUD 1945, ada empat alenia yang mencakup:
- Penegasan kembali kemerdekaan Indonesia sebagai hak segala bangsa.
- Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.
- Penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan prinsip kerakyatan dan keadilan sosial.
- Tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut membantu tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Hubungan Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945
Pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 memiliki keterkaitan yang erat dan saling mendukung. Setiap pokok pikiran itu memiliki peran masing-masing dalam membangun kerangka pemikiran untuk menyelenggarakan pemerintahan negara.
Kemerdekaan sebagai hak segala bangsa menjadi alasan penting perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka. Prinsip kerakyatan dan keadilan sosial menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Tujuan negara ini haruslah selaras dengan prinsip-prinsip internasional yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Kesimpulan
Jadi, dapat dilihat bahwa pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 memiliki hubungan yang saling mendukung untuk membangun visi dan misi negara Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan dan mencapai tujuan bersama. Pokok-pokok pikiran tersebut mewujud dalam sistem dan penerapan hukum, pemerintahan, hak-hak warga, dan kewajiban negara serta dalam berpartisipasi dalam tatanan internasional.
Maka dari itu, setiap pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 tidak dapat dipandang secara terisolasi, tetapi harus dianggap sebagai bagian dari keseluruhan yang berinteraksi dan saling mendukung untuk pembentukan identitas sebagai sebuah negara berdaulat.
