Dalam pembentukan peraturan undang-undang, sebuah negara tidak bisa lepas dari faktor ideologi. Ideologi negara merupakan prinsip atau seperangkat nilai-nilai yang dipedomani oleh sebuah negara, dan hal ini pun secara langsung membentuk bagaimana suatu negara dibentuk dan diatur. Tapi sebenarnya apa hubungan antara ideologi dan pembentukan peraturan undang-undang dalam suatu negara dan seperti apa landasan filosofisnya?
Ideologi dan Perundang-undangan
Ideologi negara sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ideologi seringkali menjadi pondasi utama dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Seluruh undang-undang yang ada di suatu negara mendasarkan dirinya pada ideologi dan konstitusi tersebut. Contohnya, di Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan ideologis dalam pembentukan peraturan dan hukum.
Landasan Filosofis
Landasan filosofis dalam pembentukan hukum dan peraturan berkaitan erat dengan ideologi suatu bangsa. Landasan ini membentuk dasar pemikiran dan pola pikir masyarakat dalam menyikapi hukum dan peraturan yang ada. Sebagai contoh, Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologi negara Indonesia telah mempengaruhi pembentukan hukum dan peraturan di Indonesia.
Pancasila sebagai ideologi negara mencerminkan konsep keadilan sosial dan demokrasi, yang menjadi dasar dalam penyusunan undang-undang dan peraturan di Indonesia. Misalnya, konsep keadilan sosial dalam Pancasila tercermin dalam pembentukan UU tentang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
Relevansi Landasan Filosofis dengan Peraturan dan Hukum
Setiap peraturan perundang-undangan di suatu negara haruslah merefleksikan landasan filosofis dan ideologi negara tersebut. Peraturan yang tidak sesuai dengan ideologi negara dapat mendiskreditkan legitimasi dan otoritas peraturan tersebut. Oleh karena itu, landasan filosofis dan ideologi menjadi sangat relevan dalam proses pembentukan hukum dan peraturan.
Dasar-dasar filosofis ini juga sangat penting untuk menjaga konsistensi dan koherensi dalam sistem hukum suatu negara. Dengan demikian, sistem hukum dapat melayani masyarakat secara adil dan merata, sejalan dengan tujuan ideologi negara tersebut.
Kesimpulan
Jadi, landasan filosofis merupakan faktor penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan ideologi negara. Namun, harus diingat bahwa, meski landasan filosofis dan ideologi penting, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan sangat penting untuk memastikan bahwa hukum dan peraturan merefleksikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan ideologi negara.
